Evaluasi Sistem Akuntansi Penghapusan Barang Milik Daerah Melalui Mekanisme Pemindahtanganan Hibah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

Berlianita Paskahyati Simanjuntak; Lea Emilia Farida; Hikmahwati

doi:10.31961/ijaaf.v4i1.2381

Penulis

Berlianita Paskahyati Simanjuntak Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin
Lea Emilia Farida Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin
Hikmahwati Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin

DOI:

https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i1.2381

Kata Kunci:

Sistem akuntansi penghapusan barang milik daerah; Penghapusan barang milik daerah; Hibah

Abstrak

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses penghapusannya. Penghapusan barang milik daerah dilakukan untuk mengurangi beban pemeliharaan dan perawatan, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi lebih efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem akuntansi penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) melalui mekanisme pemindahtanganan hibah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jenis data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi untuk penghapusan barang milik daerah melalui mekanisme pemindahtanganan hibah di BPKAD Kabupaten Tabalong telah berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian fungsi-fungsi terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang dipelihara, dan prosedur jaringan yang membentuk sistem dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. VISA: Journal of Vision and Ideas, 2(2), 216–236. https://doi.org/10.47467/visa.v2i2.1208.

Amri, M. N., Aladin, Mubarok, H., & Irwandi, M. (2022). Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (EKSISTANSI), 11(1), 1409–1419.

Arlinawati. (2021). Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Tindak Lanjut Penjualan Melalui Lelang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis [Politeknik Negeri Bengkalis]. http://eprints.polbeng.ac.id/id/eprint/1643.

Fitriyani, E., & Yuliansyah, R. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Pada Kota Administrasi Jakarta Timur) [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia]. http://repository.stei.ac.id/1659/1/11150000421_Artikel Indonesia_2020.pdf.

Irvani, M. A. (2022). Tinjauan atas Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas di KPKNL Medan [Politeknik Keuangan Negara STAN]. http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/228.

Jayanti, R. S., Suprayitno, R. A. A., & Soemitro, H. (2019). Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN (Barang Milik Negara) Berupa Kdo (Kendaraan Dinas Operasional) dengan Kondisi Rusak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya). JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi), 4(1), 46. https://doi.org/10.29407/jae.v4i1.12714.

Maharani, T. C. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berkala Imliah Mahasiswa Administrasi Bisnis, 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.31573/bimanis.v1i2.219.

Martina, P. W., Herwanti, T., & Hermanto. (2018). Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat pada Pemerintah Kota Mataram. Jurnal Economia, 14(1), 39. https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.15670.

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mislinawati, & Nurdin, M. S. (2023). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 7(1), 49–62. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7791.

Prayoga, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru]. https://repository.uin-suska.ac.id/31463/1/SKRIPSI RICKY PRAYOGA revisi pak khairunsyah.pdf.

Premaiswari, N. M. W., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi), 10(2), 1260–1276. https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.50484.

Putri, N. J., & Nst, M. S. (2023). Nventarisasi Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Journal of Research and Development on Public Policy, 1(3), 67–75. https://doi.org/https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i3.35.

Sumardi, I. A., & Muchlis, M. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 7(1). https://doi.org/https://doi.org/10.24252/.v7i1.3934.

Suwanda, D., & Yudi, R. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (N. N. Muliawati (ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.