Penerapan Akuntansi Akrual di Instansi Pemerintah: Tinjauan Literatur dan Tantangannya di Indonesia

Aulia Norlaisa Dewi; Monika Handayani

doi:10.31961/ijaaf.v5i1.15041

Authors

Aulia Norlaisa Dewi Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Banjarmasin
Monika Handayani Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin

DOI:

https://doi.org/10.31961/ijaaf.v5i1.15041

Keywords:

Accrual Accounting, Government Accounting Standards, Implementation Challenges, Public Financial Reform

Abstract

This research explores the implementation of accrual-based accounting in Indonesian government agencies and identifies the challenges encountered. Driven by the demands for reform in state financial management emphasizing transparency and accountability, this study employs a literature review methodology, analyzing various relevant sources. The findings indicate that accrual accounting enhances the quality of financial reports, supports data-driven decision-making, and strengthens public financial governance. However, significant obstacles persist, particularly regarding limited human resources, uneven information technology infrastructure, and disparities between central and regional government entities. This study recommends improving technical capacity, refining information systems, and strengthening cross-institutional coordination. The implications highlight the importance of an integrated approach focusing not only on regulation but also on resource readiness and supporting systems, to truly establish accrual accounting as a foundation for modern, transparent, and sustainable state financial governance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adnyani, N. M. D. R., & Diatmika, I. P. G. (2024). Analisis penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi, 13(3), 143–151. https://doi.org/10.23887/vjra.v13i3.83643

Ahyaruddin, M. (2013). Tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia. ResearchGate.

Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, 1(1), 58–76.

Dedy, M., Safitri, R., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan: Studi pada SKPD Kabupaten Subang. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 13(4), 3033–3046.

Dewi, N. C., & Handayani, N. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 7(3), 1–22.

Herwiyanti, E., Sukirman, & Aziz, F. S. (2017). Analisis implementasi akuntansi berbasis akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 19(1), 13–23. https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-23

Indrayani, M. (2022). Modul akuntansi sektor publik. Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat. (n.d.). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Kamus-135).

Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. (2010, Oktober 22). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

Kementerian Keuangan. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2016, Desember 30). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (225/PMK.05/2016). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024, Agustus 31). Evaluasi efektivitas penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Indonesia. Kemenkeu Learning Center.

KPPN Watampone. (2024, September 22). Penerapan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan. KPPN Watampone | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara – DJPb Kemenkeu RI Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Lamonisi, S. (2016). Analisis kesiapan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah: Studi pada Pemerintah Kota Tomohon. AkMen: Jurnal Ilmiah, 13(2), 222–230.

Martadinata, S. (2024). Akuntansi sektor publik di Indonesia: Evaluasi implementasi sistem akrual. Jurnal Ilmiah Governansi, 6(3), 620–624.

Maryati, U., Yentifa, A., & Andriani, W. (2015). Implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung). Jurnal Akuntansi & Manajemen, 10(2), 1–10.

Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023, Oktober). Analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika), 3(2), 44–58.

Rosmery, S., Suwanda, D., & Muchidin, A. (2016). Dasar-dasar akuntansi akrual pemerintah daerah. Fokusmedia.

Safari, M., Putri, A. R., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh implementasi SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 13(4), 3037–3039.

Safitri, R., Setiadi, A., & Riyanto, S. (2023). Implementasi akuntansi berbasis akrual dalam tata kelola keuangan negara. Kajian, 28(1), 1–18.

Subhi, A., & Yuhertiana, I. (2021). Peran sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 11(1), 140–148.

Suwanda, D., & Santosa, P. W. (2014). Kebijakan akuntansi berbasis akrual: Konsep, implikasi dan aplikasi. Fokusmedia.

Universitas Terbuka. (2022). Modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual. Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka.

Zalfaa, K. (2024, November 5). Pahami definisi akuntansi pemerintahan, tujuan, prinsip, dan contohnya. MyEduSolve. https://myedusolve.com/id/blog/pahami-definisi-akuntansi-pemerintahan-tujuan-prinsip-dan-contohnya