Implementasi Sistem Informasi Desa (Sid) Dan Instalasi Voice Server Guna Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Bamban Selatan Dalam Membangun Desa

Main Article Content

Rahimi Fitri Subandi Subandi Arifin Nor Asyikin Agus Setiyo Budi Nugroho

Abstract

Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis TIK sebagai alat bantu bagi perangkat desa dalam melayani masyarakat adalah bagian dari program penerapan e-Government yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Amanat Inpres No. 6 tahun 2001 tentang telematika dalam pemerintahan dan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. 


Beragam permasalahan yang muncul pada saat pengelolaan data desa seperti permasalahan pengadministrasian data desa dan data kependudukan, pengelolaan data surat menyurat, pengelolaan data persil dan yang paling penting adalah pengambilan keputusan perangkat desa serta sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa dapat diselesaikan dengan menggunakan SID Sistem ini diharapkan dapat digunakan oleh desa sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).


Desa Bamban Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian terkecil dari sistem pemerintahan administratif di Indonesia, yang memiliki kewajiban untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi (TIK) dan terus meningkatkan kemampuannya didalam mengelola data administrasi kependudukan desa. Saat ini Desa Bamban selatan belum menggunakan SID untuk menunjang pekerjaan yang berkaitan tentang tata kelola desa. Beragam permasalahan kerap muncul salah baik dari sisi perangkat desa maupun dari masyarakat desa, salah satu permasalahan adalah kesulitan dalam pencarian data kependudukan, dan kurangnya partisipasi warga dalam memberikan saran atas kegiatan yang telah dilaksanakan.


Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa implementasi sistem informasi desa dan instalasi voice server di Desa Bamban Selatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kantor desa serta meningkatkan kinerja dari perangkat desa dalam melayani masyarakat, serta meningkatkan partisipasi warga untuk bersama-sama membangun desa.

Article Details

How to Cite
FITRI, Rahimi et al. Implementasi Sistem Informasi Desa (Sid) Dan Instalasi Voice Server Guna Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Bamban Selatan Dalam Membangun Desa. Jurnal IMPACT: Implementation and Action, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 81 - 91, feb. 2019. Available at: <http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/impact/article/view/625>. Date accessed: 19 oct. 2019.
Section
Articles

References

Afriani, K., & Wahid, F. (2009). Dampak E-Government terhadap Good Governance : Temuan Empiris Dikota Jambi. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009) . Yogyakarta.

Asyikin, A. N., Fitri, R., & Nugroho, A. S. (2015). Pengukuran Tingkat Kesiapan Kantor Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Masterplan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Perkantoran Desa Menggunakan Kerangka Kerja Cobit. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat (SNHP3M). Jakarta.

BATAN. (2011). Master Plan E_Government di Badan Teknologi Nuklir Nasional (BATAN) 2011-2014. Jakarta.

Djumadal, J. S. (2005). Penerapan E-Government dan Berbagai Kendala di Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia, ITB. Bandung.

Fitri, R., Asyikin, A., & Nugroho, A. B. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, 99-105.

Hartono, Hartono, D., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government
Pemberdayaan Pemerintah dan Potensi Desa berbasis Web. 6, Nomor 1. Inpres_No_3_tahun_2003. (2003). Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan E-Government. Pemerintah Republik Indonesia.

Praditya, D. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa. Vol. 17 No.2.

Sutardjo. (2015). Sistem Informasi Desa dan Kawasan Upaya Percepatan Kemandirian Desa. Kompasiana.com.

UU_6. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

UU_RI_No_11_tahun_2008. (2008). UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah Republik Indonesia.